Lebak – Kelompok Tani Hutan (KTH) Mulyasari yang berlokasi di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak-Banten telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola lahan pertanian dan kehutanan secara berkelanjutan. Dengan luas areal keseluruhan mencapai 400,25 hektare, KTH ini mengembangkan berbagai jenis komoditas yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya, namun juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan di wilayah Banten bagian selatan.
Sebagian lahan seluas 15 hektare digunakan untuk menanam tanaman pekarangan dan hasil hutan dalam seperti kelapa, pisang, dan pete. Komoditas ini menjadi sumber pendapatan rutin bagi anggota KTH karena memiliki permintaan yang stabil di pasar lokal Kabupaten Lebak dan Kota Serang.
Selain itu, KTH Mulyasari juga fokus pada pengembangan tanaman dengan nilai ekonomi jangka panjang melalui proses penyemaian yang terencana dan sesuai standar teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak. Seluas 200 hektare lahan telah dialokasikan untuk menanam kopi jenis robusta yang adaptif dengan kondisi tanah lokal, pohon gamal sebagai tanaman penutup tanah dan pakan ternak, serta komoditas lainnya seperti jengkol, durian lokal yang dikenal dengan rasa manis khas Lebak, dan kayu berkualitas tinggi seperti mahoni dan jati.
Proses penyemaian dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan prinsip agroforestri, di mana berbagai jenis tanaman tumbuh berdampingan dan saling mendukung. Anggota KTH menjalankan kegiatan ini dengan bimbingan dari tim profesional, mulai dari persiapan lahan, penyemaian bibit berkualitas, perawatan rutin hingga tahapan panen. Kerjasama antar anggota yang erat menjadi modal utama dalam menjalankan setiap aktivitas.
“Kami sudah menjalankan program ini selama lima tahun lebih. Semua anggota bekerja sama dengan penuh semangat, dari pagi hingga sore hari kami merawat lahan dan tanaman ini,” ujar Ketua KTH Mulyasari, Mardiansyah, dalam wawancara khusus dengan redaksi pada Sabtu 14/02/2026.
Namun demikian, perkembangan KTH Mulyasari tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi. Kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam penjualan hasil produksi dan permodalan. “Kadang kita panen banyak, tapi tidak ada pembeli yang datang ke lokasi. Kita harus membawa produk ke pasar dengan biaya transportasi yang tidak sedikit, akhirnya harga jual jadi tidak menguntungkan,” ungkap Mardiansyah dengan nada prihatin. Banyak anggota yang mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil panen mereka ke pasar yang lebih luas, sehingga seringkali terpaksa menjual produk dengan harga yang rendah di pasar tradisional lokal atau bahkan mengalami penumpukan hasil panen yang tidak terjual akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan. Kondisi ini secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi anggota dan menjadi penghambat bagi perkembangan lebih lanjut dari KTH itu sendiri, padahal potensi pasar untuk produk-produk mereka sangat besar baik di dalam maupun luar provinsi Banten.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial (AP2SI) Provinsi Banten, Jai, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi KTH Mulyasari merupakan permasalahan umum yang juga dihadapi oleh banyak KTH lain di seluruh provinsi. “Perhutanan sosial memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan menjaga keseimbangan ekosistem,” jelas Jai. “Kita melihat KTH Mulyasari memiliki potensi yang sangat besar dengan lahan yang luas dan komoditas yang beragam. Namun, tanpa dukungan yang memadai, potensi itu tidak akan terwujud secara maksimal.”
Jai menambahkan bahwa AP2SI Provinsi Banten telah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan para pengelola perhutanan sosial. “Kami telah melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyusun program pendukung yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas SDM hingga pembangunan infrastruktur pemasaran. Bagi KTH Mulyasari khususnya, kami selalu siap membantu untuk mengintegrasikan mereka ke dalam jejaring pemasaran bersama KTH lain di Banten, sehingga bisa meningkatkan daya tawar dan mengurangi biaya distribusi,” ucapnya.
Perhutanan sosial yang dijalankan oleh KTH Mulyasari memiliki nilai strategis yang besar bagi kemakmuran masyarakat lokal dan kelestarian alam wilayah Lebak. Program ini juga sejalan dengan gerakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pedesaan. “Semoga perhutanan sosial yang kami jalankan ini bisa terus berjalan dan berkembang,” harap Mardiansyah. “Kami berharap pemerintah bisa membantu kita meningkatkan kapasitas anggota – mulai dari pelatihan teknik budidaya yang lebih baik, cara mengelola usaha, hingga bagaimana memasarkan produk dengan lebih efektif.”
Oleh karena itu, sangat diharapkan pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan dukungan yang tepat sasaran, terutama terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi anggota KTH. Pelatihan tentang teknik budidaya yang lebih modern, manajemen usaha mikro, serta strategi pemasaran yang efektif – termasuk pemanfaatan platform digital untuk memasarkan produk – akan sangat membantu anggota untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar.
Dukungan pemerintah juga diharapkan dapat mencakup pembangunan infrastruktur pendukung seperti perbaikan akses jalan menuju kawasan pertanian yang sering tergenang air saat musim hujan, pembangunan fasilitas pendinginan dan penyimpanan hasil panen yang aman, serta pembentukan jejaring pemasaran yang menghubungkan KTH dengan pembeli besar, pedagang grosir, maupun pasar modern di kawasan Jabodetabek. Selain itu, pendaftaran produk sebagai hasil khas Lebak juga akan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk KTH Mulyasari. Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki KTH Mulyasari dapat terealisasi secara optimal untuk kesejahteraan bersama masyarakat Lebak.
Tidak lupa, Mardiansyah juga mengucapkan terimakasih kepada AP2SI yang selama ini terus mendampingi dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial, sebab tanpa AP2SI, kami tidak akan sampai seperti ini, ujarnya. (Red-BSN)
