New York, Amerika Serikat,buanasenanews.com — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyerukan pentingnya komitmen yang kuat terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, dan semangat multilateralisme. Pernyataan ini disampaikannya dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB dengan tema “Menjunjung Tujuan dan Prinsip Piagam PBB serta Memperkuat Sistem Internasional yang Berpusat pada PBB”, yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (26/5).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB untuk periode Mei 2026, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa berbagai tantangan global yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh hilangnya relevansi Piagam PBB, melainkan karena prinsip hukum internasional dan multilateralisme kerap diterapkan secara selektif. Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Jalur Gaza, menjadi bukti nyata kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Langkah ini harus dilaksanakan berlandaskan hukum internasional dan resolusi PBB yang berlaku.
Menteri Luar Negeri juga menyoroti maraknya serangan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB belakangan ini. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan tersebut sama artinya dengan menyerang prinsip multilateralisme itu sendiri. Atas dasar itu, perlindungan bagi seluruh personel pasukan perdamaian PBB menjadi hal yang mutlak dan harus diprioritaskan.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia juga mendesak agar jalur pelayaran strategis internasional tidak dijadikan ajang konfrontasi maupun alat tawar-menawar politik.
Sugiono juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap keamanan global, termasuk dampak pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan senjata otonom yang mengubah karakteristik konflik modern.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia kembali mendesak dilakukannya reformasi struktur Dewan Keamanan PBB agar lembaga tersebut menjadi lebih representatif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewakili aspirasi negara-negara berkembang.
Sebagai penutup pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan tatanan hierarki kekuasaan yang baru, melainkan pembaruan komitmen kolektif untuk kembali berpegang pada prinsip-prinsip Piagam PBB serta memperkuat multilateralisme yang melayani kepentingan seluruh negara secara setara.
Di sela-sela rangkaian pertemuan, Menlu Sugiono juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi, serta Menteri Luar Negeri Argentina. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis kedua negara, serta perkembangan situasi kawasan dan global. Selain itu, ia juga melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba. (Hn/Red)
