Buanasenanews.com, Lebak — Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STAI Nurul Huda Malingping menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Pasar Malingping, Kabupaten Lebak, pada Kamis (29/10/2026).
Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, aksi tersebut mengusung tema #AksiNyataBuatMasyarakat. Seluruh peserta aksi tampil kompak mengenakan jaket almamater PMII, sebagai simbol bahwa gerakan ini merupakan perwujudan keresahan yang dirasakan masyarakat Lebak Selatan.
Dalam penyampaian orasi, massa aksi menyuarakan empat tuntutan kritis kepada pemerintah:
1. Soroti Batching Plant PT Rizki Bangun Beton
Koordinator Lapangan Aksi, Ikhsan (atau Boim), mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak untuk segera melakukan peninjauan dan pengecekan ulang terhadap keberadaan Batching Plant PT Rizki Bangun Beton. Perusahaan tersebut berlokasi di Simpang Bayah, Kampung Panyaungan, RT 001/RW 007, Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak.
Massa menilai keberadaan perusahaan tersebut berpotensi melanggar aturan sempadan pantai, yakni Perpres Nomor 51 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang mengatur batas minimal jarak bangunan dari bibir pantai sejauh 100 meter. Selain itu, debu hasil aktivitas operasional perusahaan dinilai telah mengganggu dan mencemari lingkungan warga sekitar.
2. inerja Polsek Malingping dan Peredaran Narkoba
Dalam tuntutan kedua, massa melalui Ikhsan juga menyoroti kinerja Polsek Malingping terkait maraknya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah tersebut. Massa mendesak jajaran Polres Lebak untuk segera melakukan evaluasi kinerja serta memeriksa jika ditemukan oknum yang diduga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Penerangan Jalan Umum (PJU) Ruas Malingping–Gunung Kencana
Ketua Rayon, Iwan Padigma, menyampaikan tuntutan ketiga terkait minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang ruas jalan Malingping hingga Gunung Kencana. Ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk segera merealisasikan pemasangan PJU tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
4. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Tuntutan keempat disampaikan oleh Ketua Komisariat PMII STAI Nurul Huda, Eka Yudi Permana. Ia mendesak pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera menangani ketimpangan infrastruktur jalan di wilayah Lebak Selatan. Pemerintah diminta segera menganggarkan pembangunan dan perbaikan Jalan Poros Kabupaten agar akses layanan dasar menjadi lebih merata dan mobilitas masyarakat semakin lancar.
Koordinator lapangan menegaskan bahwa aksi ini dilakukan karena kondisi yang terjadi di Lebak Selatan saat ini dinilai “tidak baik-baik saja”.
“Jika persoalan-persoalan di Lebak Selatan ini belum juga mendapatkan penanganan serius dan belum terpecahkan, kami akan menggelar Aksi Jilid Dua dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya di hadapan para petugas keamanan dan warga yang menyaksikan.
Secara keseluruhan, aksi berlangsung dengan aman dan kondusif, dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Setelah menyampaikan seluruh aspirasi, massa aksi pun membubarkan diri secara tertib dan damai. (Hn/Red)
