Jakarta,buanasenanews.com – Pemerintah mulai menggeser arah kebijakan digital nasional, dari sekadar mengadopsi teknologi menuju upaya mengendalikan dan menentukan arah pengembangan Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI). Langkah ini diambil agar teknologi benar-benar memberikan dampak nyata dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, tantangan Indonesia saat ini bukan lagi pada rendahnya adopsi teknologi, melainkan pada kemampuan mengubah optimisme publik menjadi hasil konkret yang bisa dirasakan secara luas.
“Bukan pada potensinya, melainkan pada konversinya. Bagaimana kita mengubah antusiasme menjadi dampak nyata?” ujar Nezar dalam acara Huawei Enterprise Indonesia Partner Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
Saat ini, tingkat penerimaan masyarakat terhadap AI terbilang sangat tinggi, di mana sekitar 76 persen warga menilai teknologi ini membawa lebih banyak manfaat dibandingkan risikonya. Namun, pemerintah menyadari masih terdapat tantangan dalam ketepatan eksekusi di tengah laju perkembangan teknologi yang sangat cepat.
“Dengan momentum yang kita miliki, Indonesia tidak pernah kekurangan ambisi. Yang kita alami sekarang adalah kurangnya ketelitian, khususnya saat menavigasi era AI di mana perkembangan tidak menunggu siapa pun,” tuturnya.
Menuju Kedaulatan AI
Pemerintah berkomitmen mengubah posisi Indonesia dalam ekosistem global, dari sekadar pengguna teknologi menjadi aktor yang mampu merancang arah dan kepentingannya sendiri.
“Kami berkomitmen membentuk jalan ke depan agar dapat beralih dari pengguna AI yang optimis menjadi arsitek strategis kedaulatan AI kita,” tegas Nezar.
Untuk mewujudkannya, pemerintah sedang menyiapkan Peta Jalan AI Nasional sebagai fondasi utama. Dokumen ini akan menjadi panduan strategis agar pengembangan teknologi berjalan secara etis, inklusif, dan tetap mendorong inovasi.
“Peta jalan AI nasional berfungsi sebagai visi hidup yang memandu pengembangan AI agar beretika, inklusif, dan didorong oleh inovasi,” ungkapnya.
Tiga Langkah Strategis
Secara lebih rinci, pemerintah merumuskan tiga fokus utama ke depan:
1. Percepatan Adopsi: Menerapkan AI di sektor strategis yang berdampak langsung seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.
2. Etika dan Kepercayaan: Memastikan teknologi dikembangkan dan digunakan sesuai norma serta menjaga kepercayaan masyarakat.
3. Inklusivitas: Memastikan manfaat teknologi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Nezar menekankan bahwa transformasi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci utama.
“Mengubah ambisi menjadi eksekusi membutuhkan kekuatan penuh dari ekosistem digital yang kolaboratif dan bergerak secara sinergis,” jelasnya.
Dalam kerangka tersebut, kemitraan strategis dengan pihak swasta seperti Huawei dipandang sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekosistem AI nasional, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Masa depan AI di Indonesia akan ditentukan oleh kemitraan yang mampu mengubah ambisi menjadi tindakan nyata,” tutup Wamenkomdigi. (Hn)
