Palembang,buanasenanews.com – Pemerintah pusat memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).
Apel dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dan didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam amanatnya, Menko Djamari menyampaikan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kembali Desk Penanggulangan Karhutla. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam aspek pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, pemulihan, hingga komunikasi publik.
“Re-aktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 3/2020, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan secara nasional,” ujar Djamari.
Ia juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar capaian positif penanganan karhutla di tahun-tahun sebelumnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Pemerintah tidak boleh lengah! Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid, agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” tegasnya.
Menko Djamari menyoroti bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah prioritas karena memiliki karakteristik lahan gambut, mineral kering, dan area perkebunan yang rawan kebakaran.
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, hingga Maret 2026, total indikasi luas kebakaran di Sumsel tercatat 68,45 hektare. Sementara secara nasional, luas kebakaran mencapai 55.324,19 hektare.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa tren luas karhutla nasional terus menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tahun 2015 karhutla seluas 2,6 juta hektare, tahun 2019 turun menjadi 1,6 juta hektare, dan tahun 2023 berhasil kita turunkan menjadi 1,1 juta hektare. Tahun 2025 juga berhasil ditekan menjadi 359.619,42 hektare dari tahun 2024 yang sebesar 376.805,05 hektare,” papar Raja Juli.
Keberhasilan ini, menurutnya, didorong oleh tiga faktor utama: koordinasi yang semakin baik antarinstansi, partisipasi aktif masyarakat melalui forum Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran.
“Pengendalian karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Kita harus merobohkan ego sektoral dan bekerja sama secara terintegrasi,” jelasnya.
Menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung lebih panjang, pemerintah daerah diminta sigap menetapkan status siaga darurat jika indikator kerawanan meningkat. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat patroli, teknologi pemantauan, serta penegakan hukum demi memberikan efek jera dan melindungi lingkungan hidup. (Hn/Red)
