BANTEN  

Dampak Antrian Panjang, Para Sopir Pengangkut TBS Plasma Didampingi DPW APKASINDO Banten Audensi di PTPN III Kertajaya

Lebak, – Dampak dari Antrian Panjang mencapai satu Minggu, Para sopir pengangkut TBS Plasma yang didampingi DPW APKASINDO Provinsi Banten melakukan Audensi di PTPN III PKS Kerta Jaya Desa Lewi Ipuh Kecamatan Banjarsari.

Dalam Acara tersebut Hadir para petani Kelapa Sawit, para Sopir yang mengirim TBS ke Pabrik Kelapa Sawit Milik PTPN III Kerta Jaya, Ketua DPW APKASINDO PROVINSI BANTEN H. Wawan, Hadir pula Kepala Desa Umbuljaya, Kepala Desa Lewiipuh, kepala Desa Cisampih, Kepala Desa Kerta Rahayu, dan OKP.

Dalam Auden tersebut para Petani Kelapa Sawit dan Para Sopir meminta Kepada Pihak Perusahaan Kelapa Sawit, untuk meningkatkan penerimaan Sawit Plasma Milik Para Petani, dan Juga Para petani dan sopir yang didampingi Ketua APKASINDO meminta supaya Penetapan Harga Penerimaan TBS sama dengan Penerimaan dari Luar Wilayah, karena di Luar wilayah Banten Harga Sawit mencapai 3.500.rupiah tetapi di PKS Kerta Jaya hanya mencapai 2.400 rupiah per-kilo.

Ditempat yang sama Ukri Atmoko selaku Manajer di PT perkebunan kelapa sawit Kerta Jaya mengungkapkan beberapa Poin akibat Adanya antrian Panjang dan juga penetapan Harga.

“Tadi kita sudah membuat kesepakatan terkait antrian yang terlalu panjang, karena Kelapa Sawit Rakyat terlalu Banyak, bukan Kita mengurang ngurangi atau membatasi, kita juga sudah sepakat akan melakukan semaksimal mungkin, insaallah bisa menampung minimal 300 ton perhari.kami bekerja sama dengan desa Lewiipuh untuk melakukan pengamanan parkiran supaya jalan masih bisa dilalui oleh masarakat,” kata Ukri.

Ukri juga menjelaskan Kendalanya antrian Panjang karena PKS PT GALL mengalami kerusakan, Biasa nya TBS masuk ke PT GAL akhirnya masuk ka PKS Kerta Jaya, Untuk Penetapan Harga kita berdasarkan Analisa Tandan, potensi TBSnya kondisi Pajaknya berapa, “Dan kita Juga mempunyai perhitungan harga, kita juga punya marjin perhitungan, untuk harga disini kita mempunyai harga Rp.2400.30,” ujarnya.

“Kita juga mengantisipasi dari sisi internal, dari Perawatan pabrik kita usahakan sehingga kita Bisa mengolah kontinyunya 1000 ton Perhari,” katanya.

Ukri juga berharap pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak dapat kiranya mempertimbangkan inprstasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, karena lahan Kelapa sawit semakin luas di wilayah Banten dan Jawabarat,” ungkapnya.

Disinggung terkait HGU PTPN III PKS Kerta Jaya yang tidak diperpanjang dari tahun 2023, Ukri hanya memberikan penjelasan karena bukan kewenangannya.

Sementara, H. Wawan, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Banten membeberkan Antrian TBS Plasma banyak dan Panjang, rendahnya harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang diperoleh petani Banten dibandingkan provinsi sentra sawit lainnya.

“Terkait audensi ini terkait TBS, yang dimana yang sekarang ini antrian Banyak kebijakan kepetani Plasma ini hanya berkisaran 200 ton makanya kami dari para petani meminta kebijakan di angka 300 ton masuk TBS Petani perhari, karena kami mengantri 4-5 hari kalau dibawah 200 ton penerimaan TBS Per-hari,” kata H. Wawan. Senin (21/10/2024).

Foto, Mobil pengangkut TBS antri

“Alhamdulilah hasil musyawarah bersama sama tadi 300; Ton diterima Perhari, untuk penetapan harga belum ada penetapan harga, karna belum mau tanda tangan pak PJ Gubernurnya jadi sekarang belum ada tim penetapan harga, dan alhamdulilah untuk hari ini Plasma bisa Masuk 300 ton perhari yang awalnya dibawah 200 ton,” katanya.

Harapannya Pj Gubernur agar segera menandatangan tim harga karena harga ini di daerah Riau aja sudah Rp.3400, di Lampung Rp. 2800, disini hanya Rp. 2400.

Dirinya meminta kepada Pak Dewan Legislatif supaya turun tangan kasihan para petani Banten.

Ketua DPW APKASINDO berharap anggota Legislatif untuk turun tangan membela para petani Banten khususnya Petani Kelapa Sawit, dan juga Ketua DPW APKASINDO meminta pemerintah jangan mau mengambil hasil tetapi tidak memperhatikan keluh kesah petani Kelapa sawit.

“Kepada Pemerintah jangan DBH hasil dari PTPN nya aja yang diambil keluhan Para petani harus diperjuangkan juga,” ungkapnya. (Sape’i)