Jakarta, – Presiden Jokowi menyebut bahwa Ibu kota negara (IKN) adalah keinginan rakyat bukan keinginan presiden, hal ini sontak di tanggapi ole Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hidayat Nur Wahid (HNW), angkat bicara soal pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa proyek pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan Timur bukan merupakan proyek presiden tapi keinginan rakyat.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Jokowi berbeda dengan fakta di lapangan.
“Saya sudah menulis di Twitter (X) ya yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang ada di lapangan,” kata HNW di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Menurutnya, kalau itu keputusan rakyat yang artinya diwakili oleh DPR, hal itu tidak sepenuhnya bisa dibilang mewakili. Pasalnya PKS, kata dia, menyatakan menolak.
“Karena kalau beliau mengatakan bahwa itu keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh Anggota DPR. maka saya sampaikan 2 jenis survei yang ternyata mayoritasnya dua survei itu lebih dari 57 persen warga indonesia tidak setuju pindah ke IKN,” ujarnya.
“Kalau seluruh anggota dewan jelas tidak, karena fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak secara Undang-Undang sejak diputuskan di paripurna termasuk ada revisi terhadap Undang- itu pun PKS menolak,” sambungnya.
Untuk itu, kata dia, apa yang disampaikan Jokowi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Jadi, apa yang disampaikan pak Prabowo pak Jokowi tidak sesuai dengan apa yang di lapangan dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja gitu . Apalagi sudah terakhir masa jabatan beliau dan jelas sekali berkali-kali diputuskan, kan tidak terlaksana,” katanya.
“Dan sudah lah, dengan demikian maka biar presiden yang akan datang yang akan menandatangi Keppres apakah akan pindah atau tidak pindah,” imbuhnya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara bukan hanya keputusan presiden. Ia mengatakan keputusan itu adalah keputusan seluruh masyarakat.
Masyarakat yang dimaksud adalah persetujuan 93% fraksi di DPR atas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Jokowi mengakui bahwa keputusan ini tidak mudah. “Keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan, kita juga meminta izin kepada DPR. Saya menyampaikan secara lisan dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui oleh 93% fraksi di DPR, kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amin Zakat Nasional (Baznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).
“Jadi ini bukan hanya keputusan presiden, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR di Jakarta,” tambahnya.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa rencana pemindahan ibu kota ini sudah digagas oleh Presiden Sukarno hingga Soeharto. Ia menyebut dirinya hanya melanjutkan rencana yang sudah lama tersebut. (Hn)
