
Buanasenanews.com, Jakarta — Sepanjang periode Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah berhasil menangani sebanyak 26.869 konten pornografi anak. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti sekadar pada penghapusan konten, melainkan harus dilanjutkan dengan pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, serta perlindungan terhadap para korban.
“Banyak sekali penanganan kejahatan digital yang memang harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi,” ujar Meutya dalam acara Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Meutya menjelaskan, kemajuan teknologi membuat pola penyebaran konten pornografi anak semakin beragam dan kompleks. Materi bermuatan seksual kini beredar melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial, aplikasi pesan instan, hingga fitur siaran langsung. Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif sekaligus kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia platform digital.
Kompleksitas ancaman tersebut tercermin dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban. Kemudian pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam orang sebagai tersangka.
Selain pola penyebaran yang semakin beragam, Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menciptakan konten seksual menggunakan citra karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan, mengingat tidak semua konten yang dihasilkan melibatkan representasi manusia secara nyata.
Menurutnya, perbedaan penafsiran mengenai batasan pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital juga perlu diselaraskan. Ia menegaskan bahwa aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Meutya mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya berpedoman pada aturan internal atau community guidelines dalam menilai kelayakan konten. Standar yang diterapkan platform harus tetap beracuan pada hukum nasional, terlebih saat menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.
“Mereka harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya mengikuti pedoman komunitas atau standar internasional semata,” tegasnya.
Untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kelompok usia dan tingkat risiko bagi anak.
Meutya menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Perusahaan teknologi memiliki peran penting dalam mengawasi konten di lingkungan platformnya, mengingat pemerintah tidak dapat memutus akses secara langsung terhadap setiap konten yang berada dalam sistem tanpa dukungan penyelenggara.
Karena itu, perusahaan platform didorong untuk memperkuat teknologi moderasi konten dan melakukan pengawasan secara proaktif guna mencegah penyebaran materi ilegal yang membahayakan anak.
“Mereka harus berani berinvestasi dalam teknologi moderasi konten,” ujarnya.
Di sisi lain, Meutya juga menilai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran instansi terkait menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kejahatan digital yang terus berkembang. Pemahaman terhadap teknologi, kemampuan investigasi siber, serta koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar penanganan kejahatan dapat menjangkau pelaku hingga jaringan di baliknya.
“Kompleksitas ini menuntut peningkatan kemampuan kita semua, baik di lingkungan Kemkomdigi maupun pihak kepolisian,” pungkasnya. (Hn/Red)











