LEBAK  

Pompa Rusak Bukan Alasan, Konsumen Jangan Dikorbankan, Perumdam Tirta Kalimaya Diminta Berbenah

Buanasenanews.com, Lebak — Terhentinya aliran air bersih selama hampir satu pekan yang dialami pelanggan Perumdam Tirta Kalimaya Cabang Malingping, Kabupaten Lebak, bukan sekadar persoalan kerusakan teknis. Peristiwa ini harus menjadi momen evaluasi serius terhadap tata kelola, kesiapan operasional, serta tanggung jawab manajemen pusat dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan air bersih.

Kepala Cabang Perumdam Tirta Kalimaya Malingping, Aa Syamsudin, membenarkan gangguan tersebut disebabkan kerusakan pada dua unit pompa intake, perangkat yang berfungsi menyedot air baku sebelum diolah dan didistribusikan ke pelanggan.

Namun, penjelasan itu belum menjawab pertanyaan mendasar: mengapa perusahaan tidak memiliki kesiapan penanganan gangguan yang memadai, sehingga masyarakat harus menunggu berhari-hari hingga aliran air pulih kembali?

Manajemen Pusat Jangan Lepas Tangan

Persoalan ini menyoroti tanggung jawab manajemen pusat Perumdam Tirta Kalimaya. Sebagai penyedia layanan kebutuhan dasar, manajemen pusat seharusnya memastikan setiap cabang memiliki dukungan teknis, sumber daya manusia, anggaran operasional, serta ketersediaan suku cadang yang memadai.

Jika cabang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan cepat dalam kondisi darurat, maka sistem birokrasi internal perusahaan patut dipertanyakan. Kepala cabang tidak seharusnya hanya dibebani menghadapi keluhan pelanggan, sementara kewenangan strategis, pengadaan komponen, dan dukungan teknis sepenuhnya berada di pusat.

Manajemen pusat wajib menjelaskan secara terbuka: apakah Cabang Malingping memiliki teknisi yang memadai, anggaran pemeliharaan darurat, stok suku cadang kritis, serta kewenangan bertindak cepat tanpa menunggu persetujuan berjenjang. Jika tidak tersedia akibat kebijakan pusat, maka pusat tidak boleh menghindar dari tanggung jawab atas terganggunya pelayanan.

Konsumen Berhak Atas Kompensasi dan Penjelasan

Air bersih adalah kebutuhan dasar. Terhentinya pasokan selama hampir satu pekan menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat — mulai dari biaya tambahan membeli air, terganggunya aktivitas rumah tangga, hingga terhambatnya kegiatan usaha. Pelanggan yang rutin membayar tagihan tentu berhak memperoleh pelayanan sesuai janji layanan.

Perusahaan wajib memberikan informasi yang transparan, memulihkan pelayanan secepatnya, serta menyediakan mekanisme kompensasi atau penyesuaian tagihan bagi pelanggan yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen dan standar pelayanan publik.

Dasar Hukum yang Menjadi Pegangan

Secara hukum, persoalan ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jujur, serta hak memperoleh ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik — mewajibkan penyelenggara menetapkan standar pelayanan, menangani pengaduan, dan menjamin jaminan pelayanan yang andal.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD — menjadi kerangka hukum tata kelola perusahaan daerah, di mana kepentingan pelayanan publik harus selalu diutamakan.

Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum — mewajibkan penyelenggara menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum bagi masyarakat.

Febi Pirmansyah: Kerusakan Teknis Adalah Risiko Operasional, Bukan Alasan Mengabaikan Hak Konsumen.

Praktisi hukum M. Febi Pirmansyah menegaskan bahwa kerusakan mesin adalah risiko yang semestinya telah diperhitungkan dalam manajemen perusahaan.

“Kerusakan peralatan adalah risiko operasional yang harus diantisipasi melalui pemeliharaan berkala, ketersediaan suku cadang, dan kewenangan darurat di tingkat cabang. Jangan sampai birokrasi pusat justru memperparah gangguan dan membebankan kerugian kepada pelanggan,” tegasnya.

Jika ditemukan unsur kelalaian dalam pemeliharaan maupun manajemen, perusahaan wajib melakukan evaluasi dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

6 Pertanyaan Mendesak untuk Manajemen Pusat Perumdam Tirta Kalimaya:

1. Mengapa dua unit pompa intake rusak sekaligus dan menyebabkan air mati hampir satu pekan?

2. Apakah Cabang Malingping memiliki teknisi tetap dan jadwal pemeliharaan rutin?

3. Mengapa suku cadang dan dukungan perbaikan tidak tersedia secara memadai?

4. Apakah kepala cabang diberi kewenangan dan anggaran untuk menangani keadaan darurat?

5. Bagaimana mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang tidak mendapat pelayanan selama gangguan?

6. Langkah konkret apa yang diambil agar kejadian serupa tidak terulang?

Pelayanan Bukan Kebaikan, Melainkan Tanggung Jawab

Perumdam Tirta Kalimaya perlu menyadari bahwa masyarakat bukan sekadar pembayar tagihan, melainkan konsumen yang memiliki hak dilindungi undang-undang. Kerusakan memang bisa terjadi, namun ketidaksiapan perusahaan tidak boleh terus-menerus menjadi beban yang harus ditanggung warga. Manajemen pusat harus berbenah, memberikan kewenangan yang memadai kepada cabang, serta menuntaskan masalah pelanggan dengan transparan dan bertanggung jawab. (Suhendra)