Banten – Dugaan tumpang tindih anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang bersumber dari APBN dangan bantuan operasional sekaloh yang bersumber dari anggaran daerah (BOSDA) provinsi Banten untuk jenjang SMA, hal ini diungkapkan oleh Koalisi Masyarakat pemantau Transparansi Informasi Publik (Komparasi Publik). Kamis 26/09/2024
Tujuan utama BOS daerah yang masuk ke sekolah untuk menjamin pendidikan gratis, namun esensinya ada sekitar dua belas komponen yang dibiayai sesuai dengan Pergub nomor 31 tahun 2018 tentang pendidikan geratis pada sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah khusus negeri.
Komparasi meminta kepada pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi Banten untuk membuka informasi terkait dana BOSDA secara transparan agar bisa di ketahui oleh publik, mengingat besarnya jumlah dana yang di gelontorkan oleh pemerintah daerah.
” Yang kami ketahui selama ini sistem laporan BOSDA yang digunakan masih manual (ofline) belum dilakukan secara online, kalo pemerintah tidak mau transparan dalam penggunaan nya, apa saja penggunaanny atau peruntukannya dana anggaran BOSDA,? Apalagi kami menduga adanya tumpang tindih penggunaan anggaran yang digunakan oleh pihak sekolah,” Ucap Deden yang juga koordinator Komparasi publik.
Lebih jauh Deden menegaskan, berhubungan dengan BOSDA seolah tersumbat informasi nya tidak bisa tertranpormasikan kepada masyarakat, kami meminta bantuan operasional sekolah dari provinsi Banten untuk dibuka ke publik, baik itu melalui laman website sekolah masing-masing ataupun di papan informasi publik di sekolah atau di laman website dinas pendidikan, hawatir adanya pembiayaan-pembiayan yang tumpang tindih antara BOS reguler dengan BOS daerah, tegas Deden (Hn)
