Wamenag: Transformasi Digital Harus Permudah Layanan, Bukan Perbanyak Aplikasi

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i

Buanasenanews.com, Jakarta — Masyarakat seharusnya tidak perlu direpotkan dengan banyaknya aplikasi atau harus mengetahui unit kerja mana yang bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan layanan dari Kementerian Agama. Cukup melalui satu pintu digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi, berkonsultasi, menyampaikan pengaduan, hingga memantau tindak lanjut layanan yang dibutuhkan.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i dalam arahannya pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Agama Tahun 2026, Selasa (17/11/2026).

“Masyarakat tidak perlu memahami struktur birokrasi Kementerian Agama untuk mendapatkan layanan. Cukup melalui satu pintu, masyarakat harus bisa mengakses informasi, menyampaikan pertanyaan, berkonsultasi, dan mendapatkan kepastian tindak lanjut,” tegas Wamenag.

Menurutnya, transformasi digital tidak boleh berhenti sekadar pada pembuatan aplikasi. Teknologi harus mampu menyederhanakan birokrasi sekaligus memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

“Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan banyaknya aplikasi yang kita miliki, melainkan sejauh mana teknologi memudahkan birokrasi, menyatukan data, mempercepat pelayanan, dan menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.

Wamenag meminta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mengambil peran strategis dalam mewujudkan satu pintu layanan yang terintegrasi dengan seluruh unit Eselon I. Melalui satu kanal tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan mulai dari administrasi pernikahan, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), zakat, wakaf, pesantren, pendidikan keagamaan, perizinan, hingga layanan keagamaan lainnya tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.

Ia juga mendorong optimalisasi PUSAKA sebagai pintu masuk utama layanan publik Kementerian Agama, bukan hanya untuk keperluan administrasi internal. “Integrasikan layanan digital agar masyarakat dan aparatur tidak kebingungan dengan banyaknya kanal. Utamakan manfaat dan kemudahan penggunaan,” pesannya.

Akhiri Ego Sektoral dalam Pengelolaan Data

Selain penyederhanaan layanan, Wamenag menekankan pentingnya tata kelola data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan data antarunit kerja dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Setiap unit, ujarnya, harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga validitas data sesuai bidang masing-masing.

“Akhiri ego sektoral dan perbedaan data antarunit kerja,” tegasnya.

Penguatan tata kelola data Kementerian Agama kini telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026. Wamenag mendorong seluruh unit kerja mengelola data secara terkoordinasi dengan Pusdatin agar informasi resmi dapat disajikan secara konsisten.

“Data harus menjadi dasar perencanaan program, penganggaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi,” ujarnya.

Ia juga meminta Pusdatin tidak hanya bersifat pasif menunggu laporan, tetapi aktif melakukan supervisi untuk memastikan kesesuaian format, akurasi, dan kesiapan integrasi data antarunit.

“Pusdatin bukan sekadar unit pendukung administrasi, melainkan institusi strategis yang menentukan keberhasilan transformasi birokrasi Kementerian Agama,” katanya.

Pembenahan tata kelola digital, lanjutnya, harus dilaksanakan dengan prioritas yang jelas, disertai penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan batas waktu yang terukur. Hambatan yang muncul harus segera diidentifikasi dan diselesaikan secara berkala.

“Pastikan setiap program menghasilkan perubahan nyata dan terukur,” pesannya.

Pusdatin Fokus pada Empat Prioritas Digitalisasi

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Pusdatin Kementerian Agama Abdul Rouf menyampaikan pihaknya memfokuskan pengembangan TIK tahun 2026 pada empat program prioritas: penyederhanaan aplikasi, penerapan Satu Data Kementerian Agama, penguatan infrastruktur jaringan, dan peningkatan keamanan siber. (Hn/Red)