Uang Pajak Sempat Terpakai, Aktivis Mahasiswa Minta Kades Cikaret Sosialisasikan Pembayaran Resmi

Buanasenanews.com, LEBAK – Rendahnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cikaret, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang baru mencapai 6 persen menjadi sorotan tajam. Hal itu menyusul pengakuan Kepala Desa setempat bahwa uang pajak sempat terpakai.

Aktivis mahasiswa asal Lebak, Fawaz Fauzi, mendesak masyarakat Desa Cikaret untuk tidak lagi membayar pajak melalui perantara di tingkat desa maupun RT. Langkah ini dinilai penting guna mencegah potensi penyelewengan dan memastikan dana pajak murni masuk ke kas daerah.

“Kejadian ini harus menjadi evaluasi menyeluruh. Kami mendorong masyarakat agar ke depannya membayar pajak secara mandiri melalui situs resmi Pemkab Lebak maupun saluran resmi seperti Brilink. Hal ini penting agar tidak ada lagi alasan uang pajak terpakai oleh oknum kepala desa atau perangkat lainnya,” ujar Fawaz, Sabtu (14/11/2026).

Selain itu, Fawaz meminta Kepala Desa Cikaret, Hapid Idris, beserta jajaran proaktif menyosialisasikan kanal pembayaran resmi kepada seluruh warga.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat bahwa saat ini pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menitipkan uang tunai melalui perantara.

“Kepala desa wajib mengedukasi warganya. Sosialisasikan bahwa warga kini bisa membayar lewat Brilink atau kanal resmi Pemkab tanpa perlu menitipkan uang ke pihak desa,” tegasnya.

Fawaz juga mengingatkan bahwa PBB-P2 bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen penting dalam hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, katanya, berbanding lurus dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah. Sebaliknya, penundaan atau penyalahgunaan dana pajak justru merugikan masyarakat sendiri karena menghambat pembangunan desa.

“Pajak itu hubungan timbal balik. Masyarakat taat membayar pajak, pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pembangunan jalan, fasilitas umum, dan pelayanan yang lebih baik. Jangan sampai hak masyarakat atas pembangunan terhambat akibat kelalaian pengelolaan,” pungkas Fawaz. (Hn/Red)