
Penulis : H. Dulhani
Jabatan : Ketua Adat Kasepuhan Cibarani
Pernyataan Sikap Tokoh Adat Kasepuhan Cibarani
Buanasenanews.com, Lebak – Disampaikan pada Kongres V Rakyat Banten – 10 November 2026
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati
‑ Bapak Andra Soni, Gubernur Banten;
‑ Bapak Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
‑ Ketua Presidium Kongres V Rakyat Banten;
‑ Para tokoh masyarakat, ulama, pemuka kasepuhan, pemuda, serta seluruh peserta kongres yang hadir.
Pertama‑tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan menyampaikan suara masyarakat adat Kasepuhan Cibarani dalam forum terhormat ini.
Saya hadir bukan sebagai pejabat, bukan pengusaha, dan bukan orang yang mencari keuntungan pribadi. Saya berbicara selaku tokoh adat yang mewakili masyarakat yang telah lama menjaga tanah, hutan, mata‑air, serta warisan leluhur Banten.
Hadirin yang saya hormati
Ada satu pertanyaan penting untuk Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat: sampai kapan masyarakat penjaga kekayaan alam Banten harus bertahan di tengah keterbatasan infrastruktur, terutama akses jalan?
Kami menjaga hutan.
Kami menjaga mata‑air.
Kami menjaga tanah leluhur.
Kami menjaga keseimbangan alam agar generasi mendatang masih dapat menikmati air bersih dan lingkungan yang sehat. Namun, apakah negara telah memberikan perhatian yang seimbang bagi masyarakat yang menjalankan tugas tersebut?
Di wilayah Kasepuhan Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, terdapat kawasan Gunung Liman yang menjadi bagian krusial ekosistem Banten. Di sana ada 17 titik mata‑air, lima di antaranya merupakan hulu sungai utama yang menjadi sumber kehidupan masyarakat luas. Kami juga telah menyiapkan kawasan seluas sekitar 490 hektare untuk program restorasi hutan dan pengembangan tanaman bambu.
Kami ingin terus menjaga hutan, mengembangkan pertanian, membudidayakan bambu, membangun ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja bagi pemuda, dan menjadikan Cibarani sebagai contoh desa adat berkelanjutan. Namun, ada hambatan mendasar yang menghambat semua rencana itu yakni jalan.
Bagi sebagian orang jalan hanyalah bangunan fisik, tetapi bagi kami jalan adalah urat‑nadi kehidupan. Apabila akses jalan tidak memadai, hasil pertanian sulit diangkut ke pasar; anak‑anak mengalami kesulitan menuju sekolah; pelayanan kesehatan sulit dijangkau; daya saing hasil bumi menurun; potensi wisata dan ekonomi desa tidak dapat berkembang optimal.
Jangan sampai kekayaan alam kami hanya menjadi catatan di atas kertas, sementara masyarakat penjaganya tidak merasakan dampak kemajuan pembangunan. Bapak Gubernur, Bapak Menteri: kami tidak meminta jalan untuk kemewahan, kami meminta jalan agar masyarakat dapat hidup lebih layak dan memiliki masa depan.
Hadirin sekalian,
Ada pesan yang perlu kita renungkan bersama: jangan hanya datang ketika membutuhkan hutan kami; jangan hanya membicarakan konservasi ketika membutuhkan sumber air kami; jangan hanya mengajak masyarakat adat menjaga lingkungan ketika dunia membicarakan perubahan iklim. Tetapi ketika kami membutuhkan akses jalan, justru kehadiran negara terasa hilang.
Ini bukan hanya masalah Cibarani. Ini adalah masalah keadilan pembangunan. Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota‑kota, sementara desa‑desa penjaga sumber kehidupan justru tertinggal. Kami tidak ingin terus menjadi penjaga alam tanpa kesempatan hidup sejahtera; kami ingin menjadi bagian dari kemajuan Banten. Kami ingin anak‑anak Cibarani bersekolah dengan baik; petani mendapatkan harga yang layak; perempuan dapat mengembangkan usaha; pemuda dapat berkarya di kampung halaman sendiri. Kami ingin hutan tetap hijau, dan rakyatnya juga sejahtera.
Leuweung Hejo, Rakyat Ngejo!
Hutan tetap hijau, rakyat hidup layak.
Kepada Bapak Gubernur Banten Andra Soni
Kami memohon agar peningkatan akses jalan menuju Kasepuhan Cibarani menjadi salah satu prioritas pembangunan Provinsi Banten. Kami meminta pemerintah provinsi mengambil langkah‑langkah:
1. Melakukan peninjauan langsung kondisi jalan menuju kawasan Kasepuhan Cibarani dan Gunung Liman;
2. Menyusun rencana peningkatan jalan secara menyeluruh, termasuk drainase, gorong‑gorong, jembatan, dan pengamanan lereng pada titik rawan;
3. Mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi Banten apabila ruas jalan menjadi kewenangan provinsi, atau memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten apabila menjadi kewenangan kabupaten;
4. Menetapkan tahapan serta jadwal pelaksanaan agar rencana tidak hanya menjadi janji politik.
Kami berharap Bapak Gubernur hadir tidak hanya dalam acara seremonial, tetapi juga turun langsung melihat kondisi jalan yang dilalui warga setiap hari.
Kepada Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
Kami berharap Kementerian tidak hanya melihat Cibarani sebagai desa penerima bantuan, melainkan desa adat dengan potensi strategis sebagai model pembangunan berkelanjutan. Kami memohon dukungan:
1. Memfasilitasi percepatan pembangunan jalan desa dan akses ekonomi sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
2. Mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, dan pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah aksesibilitas;
3. Mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui pertanian, perkebunan bambu, pembibitan, pengolahan hasil bumi, dan ekowisata;
4. Menjadikan Cibarani sebagai lokasi percontohan pembangunan berbasis kearifan lokal, ketahanan lingkungan, dan ekonomi produktif.
Tiga Permintaan Konkret Masyarakat Adat Cibarani
Melalui Kongres V Rakyat Banten, kami menyampaikan tiga permintaan penting:
1. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak segera melakukan survei bersama seluruh ruas jalan menuju Kasepuhan Cibarani;
2. Membentuk tim koordinasi lintas‑pemerintahan untuk menetapkan status jalan, kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, serta tahapan pembangunan;
3. Menetapkan komitmen dan jadwal resmi pembangunan jalan Cibarani yang dapat diketahui dan dipantau masyarakat.
Kami berharap paling lambat 30 hari setelah penyelenggaraan kongres ini sudah ada tindak‑lanjut berupa peninjauan lapangan, pembentukan tim koordinasi, serta rencana aksi yang jelas. Kami tidak ingin pulang hanya membawa tepuk tangan; kami ingin membawa harapan yang dapat diwujudkan menjadi pembangunan nyata.
Hadirin yang saya hormati,
Banten memiliki sejarah besar sebagai pusat perdagangan, peradaban, dan kekuatan maritim Nusantara. Namun kejayaan masa lalu tidak boleh hanya menjadi cerita dalam peringatan hari jadi provinsi. Kejayaan Banten harus dibuktikan melalui kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Jangan sampai kita membangun gedung‑gedung megah tetapi melupakan jalan yang menghubungkan kehidupan rakyat; jangan sampai kita menyebut Banten sedang maju sementara masih ada masyarakat adat kesulitan mengangkut hasil bumi karena akses jalan buruk; jangan sampai kita bangga akan kekayaan alam Banten sementara masyarakat penjaganya tidak mendapatkan keadilan pembangunan.
Jalan menuju Cibarani bukan sekadar jalan ke sebuah kampung. Jalan itu adalah jalan menuju keadilan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat adat Banten.
Kami tidak meminta dikasihani; kami meminta hak pembangunan yang adil. Kami tidak ingin menjadi beban pemerintah; kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam menjaga hutan, melindungi sumber air, mengembangkan ekonomi hijau, dan membangun masa depan Banten.
Kepada Bapak Gubernur dan Bapak Menteri, kami titipkan harapan masyarakat Cibarani: jangan biarkan masyarakat penjaga sumber kehidupan Banten justru tertinggal dari arus pembangunan. Semoga Kongres V Rakyat Banten menjadi momentum lahirnya keputusan nyata, bukan hanya rekomendasi yang tersimpan di dokumen.
Leuweung Hejo, Rakyat Ngejo!
Cibarani harus terhubung. Masyarakat adat harus sejahtera. Banten harus maju bersama!











