Dumai,Buanasenanews.com – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya antisipasi dini ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul proyeksi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang dan kering, serta dipengaruhi fenomena El Niño, yang meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di wilayah rawan seperti Provinsi Riau.
Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa durasi musim kering yang panjang, ditambah dengan fenomena El Niño pada level lemah hingga moderat, menjadi sinyal bahaya yang harus dijawab dengan mitigasi terencana dari seluruh pihak.
“Menurut BMKG, musim kemarau tahun ini diproyeksikan berlangsung cukup panjang, dari April hingga Oktober. Artinya, kita punya waktu yang panjang juga untuk menghadapi risiko karhutla. Ditambah dengan El Niño, ini harus kita antisipasi sejak awal,” ujar Menteri Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Dumai, Riau, Senin (26/4/2026).
Menteri Hanif menjelaskan, terdapat beberapa indikator utama yang membuat suatu wilayah ditetapkan sebagai prioritas pengendalian. Di antaranya adalah daerah dengan ekosistem gambut yang luas, penurunan tinggi muka air tanah (TMAT), riwayat kebakaran berulang, serta sebaran titik panas (hotspot) yang padat.
“Daerah-daerah dengan gambut luas, muka air tanah yang turun, riwayat kebakaran berulang, dan hotspot tinggi harus menjadi prioritas. Di wilayah ini kita tidak boleh terlambat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemantauan langsung serta memastikan kesiapan seluruh unsur pengendalian. Upaya ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Di tingkat lapangan, penguatan dilakukan melalui konsolidasi lintas sektor, peningkatan intensitas patroli di wilayah rawan, serta kesiapan sarana prasarana dan personel. Pendekatan ini menekankan bahwa pengendalian harus dimulai sejak fase paling awal sebelum api meluas.
Selain patroli, KLH/BPLH juga mendorong pengelolaan ekosistem gambut melalui perbaikan sistem tata air dan pembasahan lahan, serta pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot yang terintegrasi dengan respons cepat di lapangan.
Pemerintah berharap, dengan penguatan kesiapsiagaan yang berkelanjutan ini, seluruh pihak dapat bergerak lebih sigap dan terkoordinasi. Upaya ini menjadi kunci mitigasi permanen guna mencegah terulangnya bencana kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan hidup. (Hn)
