LEBAK, buanasenanews.com — Gerakan Mahasiswa Banjarsari (GEMARI) membuka ruang diskusi publik untuk membahas transparansi pengelolaan anggaran di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, serta mempertanyakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 2026.
Diskusi bertajuk “Transparansi Anggaran Kecamatan dan Menuntut Laporan Pertanggungjawaban PHBN 2026” tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 September 2026, pukul 15.00 WIB hingga selesai, di Lapangan Alun-Alun Kecamatan Banjarsari.
Ketua GEMARI, Muhamad Haris, mengatakan forum tersebut digelar sebagai ruang dialog dan klarifikasi mengenai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan PHBN 2026.
Menurut Haris, keterbukaan dokumen menjadi penting agar pembahasan mengenai penggunaan anggaran dapat dilakukan berdasarkan data dan informasi resmi.
“GEMARI menilai perlu adanya laporan pertanggungjawaban atau evaluasi, baik dalam pemerintahan maupun kepanitiaan PHBN, sebagai bentuk transparansi,” ujar Haris.
GEMARI Sebut Dua Kali Audiensi Belum Sesuai Harapan
Haris mengatakan, sebelum menggelar diskusi publik, GEMARI telah berupaya melakukan audiensi dengan pihak Kecamatan Banjarsari.
Audiensi pertama disebut berlangsung pada 22 September 2026. Namun, menurut Haris, pertemuan tersebut belum berjalan sesuai harapan karena sejumlah pihak yang diharapkan hadir belum mengikuti audiensi secara lengkap.
GEMARI kemudian kembali mengupayakan audiensi pada 25 September 2026. Haris menyebut terdapat kesepakatan untuk menghadirkan pihak-pihak terkait, tetapi dalam pelaksanaannya tidak seluruh pihak hadir.
“Kami mencoba lagi pada 25 September. Ada kesepakatan bahwa semua pihak terkait akan dihadirkan untuk audiensi, tetapi ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan karena hanya beberapa pihak yang hadir,” kata Haris.
Atas kondisi tersebut, GEMARI kemudian memilih membuka ruang diskusi publik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Minta DPA dan LRA untuk Bahan Kajian
Selain mempertanyakan LPJ PHBN 2026, GEMARI juga meminta dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Haris mengatakan kedua dokumen tersebut dibutuhkan untuk melihat perencanaan dan realisasi anggaran berdasarkan data yang dapat diperiksa.
“Kami masih perlu mengkaji DPA dan LRA terlebih dahulu. Karena itu, kami meminta dokumen tersebut agar persoalannya bisa dilihat berdasarkan data,” jelasnya.
Menurut Haris, dokumen tersebut dapat menjadi bahan untuk memahami hubungan antara perencanaan anggaran, alokasi, hingga realisasi penggunaan anggaran.
Pertanyakan LPJ dan Evaluasi PHBN 2026
GEMARI juga meminta penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan PHBN 2026.
Haris menilai LPJ merupakan bagian penting dalam pertanggungjawaban sebuah kegiatan karena dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
“Kami ingin menagih komitmen dan kewajiban panitia PHBN untuk melaksanakan laporan pertanggungjawaban serta evaluasi kegiatan PHBN 2026,” ujarnya.
Selain itu, GEMARI meminta penjelasan mengenai posisi dan peran Kecamatan Banjarsari dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga realisasi program dan kegiatan, termasuk PHBN.
Dorong Pembahasan Berdasarkan Data
Haris menegaskan, forum tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan sebelum adanya pemeriksaan terhadap dokumen dan penjelasan dari pihak terkait.
“Intinya kami ingin membuka ruang dialog. Kami tidak ingin membuat kesimpulan sebelum melihat dokumen dan mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, GEMARI mengusung pesan “Buka Data, Kawal Anggaran, Tuntut Pertanggungjawaban.”
Forum terbuka bagi unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, media, pemuda, serta masyarakat Kecamatan Banjarsari.
“GEMARI berharap diskusi tersebut dapat menjadi ruang klarifikasi dan mendorong keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran serta pertanggungjawaban kegiatan PHBN 2026,” pungkasnya. (MIR)
